LABUHANBATU SELATAN, MATANEWSTV.ID – Polemik dugaan pungutan liar (pungli) dan pemotongan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) bagi tenaga medis di Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) terus menjadi sorotan. Menanggapi tudingan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Labusel dr. Muhammad Fernando Manik dan Kepala Puskesmas Aek Goti dr. Triana kompak membantah adanya penyalahgunaan maupun pemotongan dana BOK.
Keduanya menegaskan, pengelolaan anggaran BOK di lingkungan Puskesmas Aek Goti dilakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan yang berlaku.
Saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (4/11/2026), dr. Triana menyatakan tidak pernah melakukan pengutipan atau pemotongan dana BOK sebagaimana tudingan yang beredar dalam pemberitaan. Ia juga menyayangkan pemberitaan yang menyebut nama dan institusinya tanpa terlebih dahulu melakukan konfirmasi.
“Saya tetap bersikeras tidak ada penyelewengan dana BOK. Seluruhnya kami pergunakan sesuai SOP. Saya juga heran, tidak pernah dikonfirmasi oleh pihak yang memberitakan, tiba-tiba pemberitaan Puskesmas Aek Goti sudah beredar di media sosial,” tegas Triana.
Ia menjelaskan, penyaluran dana BOK Puskesmas Aek Goti dilakukan melalui transfer dalam dua tahap. Dana tahap pertama telah terserap untuk membiayai kegiatan yang sudah dilaksanakan. Sementara dana tahap kedua masih tersisa karena sejumlah program belum berjalan dan masih tersimpan di rekening.
Menurut Triana, dana BOK digunakan untuk mendukung berbagai program pelayanan kesehatan masyarakat, mulai dari imunisasi, posyandu, kelas ibu hamil dan balita, pelayanan kesehatan lansia, kesehatan lingkungan hingga kegiatan pelayanan kesehatan lainnya.
Sebanyak 70 tenaga PNS dan PPPK turut memperoleh dukungan pembiayaan BOK sesuai kegiatan yang dilaksanakan. Untuk petugas yang menjalankan pelayanan lapangan tanpa menginap, biaya transportasi diberikan berdasarkan jarak tempuh, dengan besaran berbeda antara lokasi dekat dan jauh.
Puskesmas Aek Goti juga diketahui membina 17 posyandu, dengan 16 di antaranya aktif menjalankan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat.
Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Labusel dr. Muhammad Fernando Manik meminta pihak yang menyampaikan dugaan pemotongan dana BOK agar menunjukkan bukti konkret. Menurutnya, tudingan tersebut harus dapat ditelusuri secara jelas sehingga tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.
“Kalau memang dilakukan pemotongan, tunjukkan bukti-bukti konkret dari siapa dan ke mana, agar publik tidak mengira-ngira, tetapi mengetahui dan memahami persoalan yang sebenarnya,” ujarnya.
Fernando juga menanggapi pemberitaan yang turut mencatut nama Bupati Labusel. Ia menegaskan, dugaan keterlibatan kepala daerah harus dipisahkan dari persoalan pengelolaan dana BOK di tingkat puskesmas.
Menurutnya, setiap tudingan harus didasarkan pada bukti yang dapat diverifikasi, bukan sekadar asumsi yang berpotensi membentuk persepsi negatif di tengah masyarakat.
Ia menambahkan, pengelolaan dana BOK tetap harus mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta terbuka untuk diperiksa sesuai ketentuan perundang-undangan.
Meski demikian, hingga keterangan tersebut disampaikan, pihaknya menyatakan belum melihat bukti terverifikasi yang menunjukkan keterlibatan mereka dalam dugaan pemotongan dana BOK sebagaimana ditudingkan.
“Fakta harus menjadi dasar pemberitaan, bukan opini yang menggiring persepsi,” tutup dr. Fernando.
Polemik ini masih memerlukan penelusuran lebih lanjut melalui pemeriksaan dokumen anggaran, bukti penyaluran, laporan pertanggungjawaban serta keterangan para pihak terkait agar dugaan pungli dana BOK dapat dinilai secara objektif dan transparan.
(Ali Doar Nasution S.Pd)
