RANTAUPRAPAT, MATANEWSTV.ID – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Rantauprapat terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan. Salah satunya melalui Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang membahas evaluasi pembinaan serta pengusulan hak integrasi dan pengangkatan pemuka maupun tahanan pendamping (tamping).
Sidang yang berlangsung di Aula Lapas Kelas IIA Rantauprapat, Selasa (10/11/2026), pukul 10.00 WIB, dipimpin Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Kasi Binadik), Makson Simatupang. Kegiatan tersebut dihadiri pejabat struktural, anggota Tim TPP, serta petugas Pos Balai Pemasyarakatan (Bapas).
Sejumlah agenda menjadi pembahasan dalam sidang tersebut, di antaranya evaluasi perilaku dan perkembangan pembinaan warga binaan, pengusulan program integrasi berupa Cuti Bersyarat (CB) dan Pembebasan Bersyarat (PB), serta penetapan warga binaan yang dinilai memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai pemuka atau tamping.
Dalam arahannya, Makson Simatupang menegaskan bahwa Sidang TPP merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap proses pengusulan hak warga binaan dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ia menjelaskan, penilaian terhadap warga binaan tidak hanya didasarkan pada pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga mempertimbangkan aspek substantif, termasuk rekam jejak perilaku, kedisiplinan, keaktifan mengikuti program pembinaan, serta rekomendasi hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) dari Bapas.
“Seluruh pengusulan Cuti Bersyarat, Pembebasan Bersyarat, maupun pengangkatan tamping dilakukan berdasarkan penilaian yang objektif dan sesuai ketentuan. Kami memastikan seluruh layanan ini gratis atau tidak dipungut biaya,” tegas Makson.
Keterlibatan petugas Pos Bapas dalam sidang tersebut juga menjadi bagian dari penguatan koordinasi antarinstansi, khususnya dalam memastikan kesiapan warga binaan yang diusulkan menjalani program integrasi sebelum kembali ke tengah masyarakat.
Sementara itu, pengangkatan pemuka dan tamping dilakukan melalui proses seleksi dengan mempertimbangkan kelayakan serta kemampuan warga binaan dalam membantu mendukung kegiatan operasional dan pelaksanaan pembinaan di lingkungan Lapas.
Melalui pelaksanaan Sidang TPP, Lapas Kelas IIA Rantauprapat berharap proses pemenuhan hak warga binaan dapat berjalan secara profesional, transparan, dan bebas dari praktik pungutan liar.
Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan interaktif. Para warga binaan yang mengikuti sidang juga diharapkan terus menjaga perilaku, menaati tata tertib, serta meningkatkan partisipasi dalam setiap program pembinaan sebagai bekal untuk menjalani kehidupan yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat.
(Ali Doar Nasution S.Pd)
