SUMUT đź”· matanewstv.com
MATANEWSTV.com | Banda Aceh — Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah meninjau langsung proses produksi beras di CV Kilang Padi Meutuah Baro, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, Selasa (7/10/2025). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kualitas beras yang diproduksi dan disalurkan kepada masyarakat tetap terjaga serta terbebas dari praktik oplosan.
Dalam peninjauan tersebut, Kapolda Aceh didampingi pengelola kilang padi. Ia menekankan pentingnya pengawasan bersama terhadap rantai distribusi beras agar masyarakat mendapatkan bahan pangan yang sehat, layak konsumsi, dan sesuai standar mutu nasional.
“Pangan adalah kebutuhan dasar yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Polri memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan tidak ada oknum yang bermain curang dalam proses produksi maupun distribusi beras,” ujar Irjen Marzuki usai kegiatan.*
Selain pengawasan kualitas, kegiatan ini juga menjadi bagian dari dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut menekankan pentingnya memperkuat kemandirian ekonomi berbasis produksi dalam negeri dan memperkokoh ketahanan pangan di daerah.
Kapolda menilai bahwa penguatan sektor pertanian dan pangan lokal berperan penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, maka stabilitas keamanan pun akan lebih mudah dijaga,” ungkap Abituren Akabri 1991 itu.
Dalam kesempatan itu, Irjen Marzuki juga mengapresiasi CV Kilang Padi Meutuah Baro yang dinilai konsisten menjaga mutu beras dan memberdayakan petani lokal dalam rantai pasoknya.
Ia berharap langkah tersebut menjadi teladan bagi pelaku usaha pangan lainnya di Aceh.
Kapolda Aceh turut mengimbau masyarakat agar membeli beras dari sumber yang terpercaya dan tidak tergiur dengan harga murah yang tidak wajar.
Polri, lanjutnya, akan terus melakukan pengawasan terhadap distribusi bahan pangan, terutama menjelang masa panen dan pergantian musim, guna mencegah praktik kecurangan yang dapat merugikan masyarakat.
“Sinergi antara petani, pengusaha, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum sangat penting agar ketahanan pangan Aceh tetap kuat dan berkelanjutan,” tutup Kapolda Aceh.
(Nain)














