JAKARTA, MATANEWSTV.ID – Dua bulan pascatragedi hilangnya kapal Arupadhatu 1 di perairan Selat Sunda, perhatian terhadap nasib keluarga korban kembali menjadi sorotan. Ikatan Media Online (IMO) Indonesia mempertanyakan sejauh mana kepedulian pemerintah dan Dewan Pers terhadap keluarga para jurnalis dan kru kapal yang hingga kini masih menghadapi ketidakpastian.
Sorotan tersebut disampaikan dalam diskusi dan refleksi kemanusiaan yang digelar Keluarga Besar IMO Indonesia di DPrima Hotel, Blok M, Jakarta Selatan, Sabtu (7/11/2026). Kegiatan ini menjadi bentuk gerakan moral insan pers untuk mendorong hadirnya langkah konkret negara dalam memberikan perlindungan dan jaminan kehidupan bagi keluarga korban.
Ketua DPP IMO Indonesia, Yakup F. Ismail, menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah yang menimpa lima jurnalis dan tiga kru kapal tersebut. Menurutnya, perhatian terhadap tragedi Arupadhatu 1 tidak boleh berhenti pada ungkapan belasungkawa maupun penghargaan simbolis.
Ia menegaskan, keluarga yang ditinggalkan, terutama istri dan anak-anak korban, membutuhkan kepastian mengenai keberlanjutan pendidikan, biaya hidup, serta jaminan masa depan.
“Pertanyaan kita, apa bentuk perhatian pemerintah terhadap keluarga korban, terutama istri dan anak-anak mereka? Bagaimana keberlanjutan pendidikan anak-anaknya, bagaimana biaya hidup keluarga, dan siapa yang bertanggung jawab memperhatikan masa depan mereka?” ujar Yakup.
Ia juga mempertanyakan sejauh mana peran pemerintah dan Dewan Pers dalam memberikan perlindungan kepada para jurnalis yang mengalami musibah ketika menjalankan tugas peliputan.
Menurut Yakup, apabila para jurnalis tersebut disebut sebagai pahlawan, penghargaan terhadap mereka semestinya diwujudkan melalui kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi keluarga yang ditinggalkan.
“Kalau mereka disebut sebagai pahlawan, maka kita ingin melihat bagaimana makna penghargaan itu diwujudkan. Jangan sampai penghargaan hanya sebatas ucapan. Harus ada kepedulian dan langkah konkret untuk keluarga yang mereka tinggalkan,” tegasnya.
Tujuh Orang Belum Ditemukan
Sebagaimana diketahui, kapal Arupadhatu 1 dilaporkan hilang kontak pada Senin, 7 September 2026, saat berada di perairan Selat Sunda. Kapal yang membawa delapan orang tersebut bertolak dari Dermaga Pagedongan, Carita, Pandeglang, Banten, sekitar pukul 14.00 WIB untuk melakukan peliputan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau.
Kapal dilaporkan hilang kontak sekitar pukul 15.04 WIB pada koordinat 6°14’40.52″S 105°40’49.48″E.
Dari delapan orang yang berada di kapal, satu jenazah kru bernama Surakhman ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu Utara, pada 12 September 2026. Identitas korban kemudian dipastikan melalui tes DNA pada 23 September 2026.
Sementara itu, tujuh orang lainnya hingga kini belum ditemukan, termasuk bangkai kapal Arupadhatu 1.
Lima jurnalis yang berada di kapal tersebut masing-masing M. Bagus Khoirunnas dari ANTARA Biro Banten, Ari Basuki dari Merdeka.com, Yudistiro Pranoto (Yudhis) dari iNews, Daus dari Anadolu Agency Turki, serta Donal Husni yang merupakan jurnalis lepas.
Adapun tiga kru kapal terdiri atas Warta selaku nakhoda, Surakhman sebagai anak buah kapal (ABK), dan Heriyanto sebagai pemandu.
IMO Dorong Jaminan Pendidikan dan Santunan
Dalam diskusi tersebut, IMO Indonesia menilai keluarga korban tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri menghadapi dampak tragedi tersebut.
Pemerintah, Dewan Pers, perusahaan media, organisasi profesi, dan seluruh elemen masyarakat pers dinilai perlu duduk bersama untuk merumuskan bentuk tanggung jawab serta perlindungan sosial bagi keluarga korban.
IMO Indonesia juga mendorong adanya kejelasan tanggung jawab perusahaan pers tempat para jurnalis bekerja, termasuk dukungan organisasi profesi dan keterlibatan pemerintah dalam memastikan keberlangsungan kehidupan keluarga yang ditinggalkan.
Sejumlah langkah konkret turut menjadi perhatian, antara lain pemberian bantuan pendidikan bagi anak-anak korban hingga jenjang perguruan tinggi, santunan berkelanjutan, bantuan kebutuhan hidup, serta pendampingan sosial bagi keluarga.
IMO Indonesia berpandangan bahwa risiko pekerjaan jurnalistik bukan semata-mata persoalan individu. Keselamatan dan perlindungan terhadap jurnalis yang menjalankan tugas profesional merupakan tanggung jawab bersama yang harus diperjuangkan.
Penghargaan Harus Diwujudkan dalam Kebijakan Nyata
IMO Indonesia turut mengajak pemerintah dan Dewan Pers memikirkan bentuk penghargaan yang lebih bermakna bagi para jurnalis yang gugur atau hilang saat menjalankan tugas jurnalistik.
Penghormatan tersebut, menurut IMO, tidak cukup diwujudkan melalui penyematan gelar atau simbol penghargaan. Lebih dari itu, harus ada kebijakan yang memberikan manfaat langsung bagi keluarga, terutama dalam menjamin pendidikan anak dan keberlangsungan hidup mereka.
Yakup juga menyinggung sejumlah contoh kebijakan sosial yang memberikan kesempatan kerja kepada anggota keluarga warga terdampak. Pendekatan serupa dinilai dapat menjadi salah satu inspirasi untuk merumuskan solusi bagi keluarga korban Arupadhatu 1.
Dua bulan setelah tragedi tersebut, IMO Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus menyuarakan kepentingan keluarga korban agar tidak luput dari perhatian publik.
Diskusi dan refleksi kemanusiaan itu sekaligus menjadi pengingat bahwa di balik setiap tugas jurnalistik terdapat keluarga, harapan, dan masa depan yang harus dilindungi.
IMO Indonesia berharap pemerintah, Dewan Pers, perusahaan media, serta seluruh komunitas pers segera mengambil langkah nyata. Sebab, penghormatan terhadap jurnalis yang mempertaruhkan keselamatan dalam menjalankan tugas bukan hanya tentang mengenang pengabdiannya, tetapi juga memastikan keluarga yang ditinggalkan tetap memperoleh kehidupan dan masa depan yang layak. (A.yd)
